Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2025: Sebuah Langkah Menuju Kesejahteraan Buruh

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada 29 November 2024, dengan kenaikan sebesar 6,5%. Penetapan ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Keputusan ini memaksa pemerintah untuk merumuskan ulang formula perhitungan upah minimum.

Formula baru ini harus diterapkan sebulan sebelum penetapan, yang memicu beragam reaksi dari kalangan buruh dan pengusaha. Buruh menyambut baik keputusan MK, sementara pengusaha mengkhawatirkan ketidakpastian dalam regulasi ketenagakerjaan.

Tuntutan Kenaikan Upah dari Buruh

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menuntut kenaikan UMP 2025 sebesar 8-10%. Dalam acara Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh, ia menekankan pentingnya upah yang layak, mengingat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang harus diperhitungkan. "Dengan pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 2,5%, seharusnya UMP tahun depan layak naik minimal 8%," ujarnya.

Respon Pengusaha

Di sisi lain, Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai tuntutan buruh sulit dipenuhi. Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menentukan besaran upah. "Kenaikan UMP 10% tidak bisa disamaratakan di semua daerah," jelasnya.

Proses Penetapan UMP 2025

UMP 2025 seharusnya ditetapkan pada 21 November 2024, namun Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa perhitungan kenaikan akan mengikuti putusan MK secara penuh. "Kami taat dan akan mengikuti putusan MK 100%," tegasnya.

Pengumuman Kenaikan UMP

Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan bahwa UMP 2025 akan naik sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil setelah diskusi dengan pimpinan buruh, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dan menjaga daya saing usaha. Yassierli kemudian menerbitkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur tentang UMP 2025.

Regulasi dan Implementasi

Gubernur diharuskan menetapkan UMP 2025 paling lambat 11 Desember 2024, dan upah minimum kabupaten/kota ditetapkan paling lambat 18 Desember 2024. Kenaikan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan formula baru yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengonfirmasi bahwa semua provinsi akan mengalami kenaikan UMP sebesar 6,5% pada tahun 2025.