Jakarta – Dampak dari wabah pandemi covid-19 membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena tidak bisa bekerja dengan normal, pemerintah mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Namun dalam praktek dilapangan penyaluran bansos yang hingga kini terkendala serta prosedurnya terlalu rumit. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa (19/5/2020).
“Kecepatan yang kita inginkan agar (penyaluran) bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan saat ini adalah situasi yang luar biasa dan tidak normal. Oleh karena itu bansos baik dalam bentuk tunai maupun sembako dibutuh percepatan dalam penyalurannya dengan meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel.
“Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali,” tambahnya
Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.
“Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tegasnya.
Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan
Sumber : Detik Finace
Editor : Yedija M
