Ungkit Orba, JK Sebut Pemerintahan Berpotensi Otoriter Jika Lebih dari 10 Tahun

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyinggung pemerintahan otoriter Soeharto. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Anak Muda untuk Politik yang diadakan oleh Puskapol UI (Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia).

Awalnya, JK menjelaskan sejarah perjalanan politik Indonesia mulai zaman pemerintahan Soekarno. Ia menyebut, pada mulanya, sistem pemerintahan Indonesia di zaman itu belum jelas.

"Nanti pada tahun setelah 50, baru terbentuk pemerintahan yang berbentuk parlementer. Artinya setiap saat pemerintah tergantung parlemen, pemerintahan bisa jatuh bangun setiap 6 bulan," kata JK dalam paparannya.

Setelah itu, JK pun menyinggung pemerintahan pada era kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Menurutnya, kepemimpinan Soeharto berjalan demokratis pada awalnya. Namun, setelah 10 tahun, barulah sistem otoriter terasa lebih mendominasi.

Lebih jauh, politikus senior Partai Golkar itu menilai, setiap 10 tahun kepemimpinan seseorang akan rawan pemerintahan yang otoriter.

"Jadi itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh dua kali [masa jabatan], tidak boleh lebih," tandasnya.