Solusi Atasi Polemik Daya Tampung saat PPDB: Pemda Gratiskan Sekolah Swasta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong masing-masing pemerintah daerah (pemda) untuk menggratiskan sekolah swasta. Ini sebagai upaya mengatasi polemik daya tampung yang terjadi saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dorongan ini diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev, Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Benjamin Sibarani.

"Jadi permasalahan utama apa? Ya, daya tampung berkurang. Nah, kita dorong pemerintah daerah itu menggratiskan juga di swasta. Ayo dong bareng-bareng, jadi bukan hanya negeri saja yang sekarang ini, tetapi swasta juga harus kita dorong bagaimana itu kita berikan kepada warga negara itu kita jamin mereka bisa bersekolah," kata Benjamin.

Benjamin mengatakan hal itu dalam jumpa pers Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Benjamin mengambil contoh, saat ini sudah ada 146 sekolah swasta di Tangerang yang digratiskan. Kebijakan itu juga dilaksanakan pada beberapa sekolah swasta di Semarang.

Di sisi lain, Benjamin mengatakan, pemda perlu melakukan penghitungan terhadap anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

"Kira-kira supaya mudah nanti kita menghitung sebenarnya berapa orang, berapa anak yang nanti sekolah untuk SMP berapa, untuk SMA berapa, kita tahu. Nanti pemerintah daerah menuangkan itu ke dalam perencanaan. Kalau sudah dihitung, sudah tahu berapa jumlah anak yang akan bersekolah itu jelas nanti," jelas Benjamin.

"Jadi nanti tahu kebutuhan sebenarnya berapa jumlah SD yang akan kita bangun, berapa jumlah SMP yang kita bangun, berapa jumlah SMA yang kita bangun," tambahnya.