Polda Jabar Tegaskan 5 Intel yang Nyelonong ke Kantor PDIP Hanya Memantau

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, menegaskan kedatangan lima anggota Dit Intelkam Polda Jabar ke Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, bertujuan untuk melakukan pemantauan semata dalam rangka menjaga situasi yang aman jelang Pemilu.

"Tujuannya untuk melakukan pemantauan Kamtibmas saja. Dalam kondisi rutin tanpa Pemilu, anggota intel itu sudah biasa mendatangi partai-partai juga," kata dia melalui keterangan yang diterima pada Jumat (24/11).

Sejauh ini, tak hanya PDIP Jabar, polisi juga telah mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Partai Umat.

Namun, Ibrahim menyampaikan permintaan maaf apabila PDIP Jabar tak berkenan atas kedatangan lima anggota intel tersebut. Dia menegaskan bahwa polisi selalu berupaya netral dalam menciptakan situasi yang aman menjelang Pemilu.

"Kita mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan hal tersebut karena pada prinsipnya anggota Polri dalam melakukan tugas untuk kepentingan Kamtibmas," ucap dia.

"Pada prinsipnya polisi harus netral, aturannya sudah jelas dan sanksi hukumannya juga sudah jelas terhadap polisi yang tidak netral," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, kantor DPD PDIP Jabar didatangi oleh lima orang yang mengaku berasal dari Dit Intelkam Polda Jabar pada Selasa (21/11) lalu. Lima anggota tersebut bahkan masuk ke dalam kantor partai.

Kejadian itu terungkap usai munculnya sebuah surat PDIP Jabar bernomor 2939/EX/DPD-26/XI/2023 yang ditujukan pada Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus. Surat itu ditandatangani Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, dan Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan.

Melalui surat itu, PDIP Jabar menyatakan keberatannya karena lima anggota polisi itu masuk sampai ke dalam kantor. Lima anggota tersebut dinilai telah melanggar ketentuan yang tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2407/X/HUK.7.1/2023.