PDIP Jabar Kirim Surat ke Kapolda, Protes Ada Intel "Nyelonong" ke Kantor DPD

DPD PDIP Jabar mengirimkan sebuah surat bernomor 2939/EX/DPD-26/XI/2023 kepada Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus. Dalam surat yang diteken oleh Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, dan Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan, tersebut mereka memprotes adanya lima anggota polisi yang masuk ke dalam kantor DPD PDIP Jabar.

Kelima anggota polisi itu mengaku sebagai anggota Dit Intelkam Polda Jabar. Mereka disebut-sebut masuk ke hingga dalam kantor DPD PDIP Jabar yang berada di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.

"Memang benar [ada anggota intel masuk kantor DPD PDIP Jabar]," kata Ono saat dikonfirmasi, Kamis (23/11).

Ono menilai kelima anggota intel tersebut telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2407/X/HUK.7.1/2023. Untuk itu, Ono mengaku sudah meminta para jajaran pengurus partai di tingkat DPD untuk memperkuat keamanan di kantor masing-masing.

"Keluar masuk orang harus jelas. Harus mempunyai tujuan yang jelas. Termasuk kalau ada unsur Polri dengan surat telegram yang dari Kapolri di mana operasi Mantap Brata itu tidak boleh personelnya masuk ke kantor partai," tegas Ono.

Namun Ono mengaku pihaknya tak akan sampai melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Jabar. Ia hanya melayangkan surat keberatan saja ke Akhmad Wiyagus.

"Enggak ada (rencana lapor Propam), kita cukup laporan ke Pak Kapolda aja," ujarnya.

Sementara itu di lokasi terpisah, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, membenarkan ada lima anggotanya yang datang ke kantor DPD PDIP Jabar. Namun, kata Ibrahim, mereka hanya melakukan pemantauan keamanan saja sebagai bagian dari Operasi Mantap Brata.

Ia juga menjelaskan, kantor DPD PDIP Jabar bukan satu-satunya yang dipantau. Kantor-kantor partai lain pun juga dipantau dalam operasi ini jelang pemilu.

"Kantor partai-partai itu hanya dipantau saja, karena bagaimana pun segala yang terkait pemilu dan masalah kegiatan dan orang, itu bagian dari operasi Mantap Brata, concern-nya hanya untuk kepentingan pengamanan. Dalam kondisi itu kita juga berlaku adil, tidak hanya satu partai saja dan anggota berlaku netral," tutup Ibrahim.