Meutya Hafid: Ini Teknologi, Lawannya Sulit, Pemerintah Saling Salah-salahan

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kominfo, BSSN, dan Telkom Sigma terkait lumpuhnya server PDN (Pusat Data Nasional), Kamis (27/6). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I, Meutya Hafid, meminta agar pihak pemerintah tidak saling menyalahkan dalam kasus ini.

"Tolong di sini kita enggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa, 'Ini KL-KL lain enggak mau backup' ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi," kata Meutya dalam rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/8).

Meutya lalu mengingatkan kembali sejumlah poin aturan dalam rapat yang sudah disepakati sebelumnya. Salah satunya, kata Meutya, adalah meminta pihak pemerintah, termasuk Kominfo dan Telkom Sigma sebagai penyedia layanan, untuk kompak.

"Kalau sudah enggak kompak, enggak beres. Ini teknologi, sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Ini sudah selesai di sini, abis ini enggak boleh lagi 'ini karena ini, ini karena ini'," tegasnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi pun menanggapi teguran Meutya. Ia mengaku tidak bermaksud saling menyalahkan, melainkan hanya memberikan penjelasan dan evaluasi.

"Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan. Tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan. Bahwa betul dari sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui, kok ini regulasinya opsional untuk backup," kata Budi.

Selama ini, proses backup data baru bisa dilakukan oleh Telkom Sigma jika pihak kementerian atau lembaga mengajukan permohonan ke Kominfo dan disetujui. Belajar dari kasus ini, Budi mengungkapkan, pihaknya langsung mengubah aturan soal backup data.

"Evaluasi kita dia (backup data) harus mandatory. Walaupun kita juga mengerti kenapa KL itu opsional karena mereka punya penjelasan untuk menjelaskan ke otoritas keuangan auditor, kok ada anggaran dobel-dobel. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas auditor bahwa ini sudah bagian dari konsen bersama keamanan data ini," jelasnya.

Budi menjelaskan, memang masalah aturan alur kerja backup data itu berasal dari regulasi Kominfo. Namun regulasi itu sudah ada sebelum Budi menjabat sebagai Menkominfo.

"Bukan, sebelumnya. Makanya saya kaget kenapa kok opsional, makanya saya kejar, ini enggak boleh opsional. Makanya kita mau ubah. Kita juga harus akui mana yang kita berkontribusi dalam kejadian ini. Oke regulasi kita enggak ketat soal mandatory, kita opsional, kita ubah jadi mandatory," tegasnya.