Ma'ruf Amin Berharap Ketua Komisi Fatwa MUI Ada yang Jadi Wakil Presiden

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan Itjima Ulama penting digelar untuk membahas masalah strategis seperti masalah kebangsaan dan keumatan. Menurutnya, masalah-masalah itu menjadi tanggung jawab ulama supaya negara tidak menyimpang.

"Menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka kesepakatan nasional, sehingga negara ini tetap terjaga. Itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari itjima ini. Di samping juga untuk kepentingan-kepentingan yang global," kata Ma'ruf saat membuka Ijtima Ulama di Bangka Belitung, dikutip Kamis (30/5).

Ma'ruf mengatakan, masalah kebangsaan akan direspons melalui Ijtima Ulama selama tiga tahun sekali. Ia pun mencontohkan masalah perundang-undangan yang harus terus direspons MUI agar ke depan produk perundang-undangan yang dihasilkan membawa kebaikan bagi semua pihak.

"Jangan sampai tidak mencapai maslahat semuanya dan supaya menjadi qanuniyan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan Tuhan. Jangan sampai aturan kita menabrak aturan Tuhan. jangan sampai itu, sebab itu akan menjadi masalah, jangan sampai," kata dia mengingatkan.

Ma'ruf bercerita, Ijtima Ulama MUI mulai diadakan pada tahun 2003. Saat itu, Ma'ruf menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI.

"Jadi, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sekarang jadi Wakil Presiden. Karena itu saya harap nanti ke depan ada Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang jadi wakil presiden, kalau perlu jadi presiden," kata Ma'ruf.

Ma'ruf kemudian mengungkapkan kariernya dimulai dari anggota Komisi Fatwa menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa dan naik menjadi Ketua Komisi Fatwa. Dari situ, karier Ma'ruf di MUI terus naik menjadi Ketua Umum MUI hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Ada enggak yang begitu? Kalau enggak, enggak bisa jadi wakil presiden, kayaknya enggak ada, tuh. Makanya harus jadi anggota, wakil ketua, ketua terus, biar nanti bisa jadi wakil presiden," pungkasnya.