Komisi I Rapat Bareng Menlu, Wamenhan, Sepakati 5 RUU Ratifikasi Pertahanan

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan juga perwakilan dari Kemenhan dan Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/6). Rapat ini membahas lima rancangan undang-undang (RUU) di bidang ratifikasi pertahanan.

Lima RUU tersebut termasuk kerja sama antara Indonesia dengan India, Prancis, kamboja, Brasil dan UEA.

Retno mengatakan, lima RUU tersebut mencakup perjanjian kerja sama untuk mendapatkan beberapa manfaat strategis antara lain peningkatan kapasitas pertahanan, Transfer teknologi, riset bersama, Peningkatan kapasitas SDM di bidang pertahanan.

“Kerja sama-kerja sama semacam ini semakin penting untuk dilakukan, guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dan dunia yang dipenuhi ketidakpastian, serta semakin runcingnya rivalitas geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar,” kata Retno.

“Kerja sama tersebut juga dibuat dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar negara, antara lain politik luar negeri bebas aktif,” sambungnya.

Retno menjelaskan, kerja sama tersebut bukan pakta pertahanan maupun aliansi militer. Pembahasan lima RUU tersebut untuk penguatan kerja sama untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta memperkuat persahabatan dengan lima negara tersebut.

“Lima perjanjian akan melengkapi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dibuat dengan 21 negara sahabat,” ungkapnya.

Retno membeberkan terkait kerja sama lima negara di bidang pertahanan itu mulai dari pendidikan dan latihan militer, kerja sama bidang intelijen, hingga pembuatan amunisi dan produksi komponen senapan.

DPR Sepakati 5 RUU Pertahanan

Selain itu, sembilan fraksi DPR juga memberikan tanggapan atas lima RUU tersebut. Semua fraksi setuju lima RUU tersebut. Perwakilan dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, PKS setuju dengan catatan.

“Dengan catatan, kerja sama harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dua, kerja sama harus saling menguntungkan kedua belah pihak, antara Indonesia dengan negara terkait,” ungkapnya.

Setelah itu, Pimpinan Rapat, Teuku Riefky Harsya ini dibahas di panitia kerja (Panja).

“Selanjutnya kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan juga mendengarkan juga tanggapan dari 9 fraksi termasuk kesepakatan untuk DIM, RUU dan DIM penjelasan yang ditugaskan kepada panja untuk selanjutnya, kemudian masing-masing komisi I dan pemerintah akan membentuk panja,” tutup dia.