Kemenperin Beberkan Upaya Kurangi Emisi dari Pembuatan Baterai Mobil Listrik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dari proses pembuatan baterai kendaraan listrik. Dalam studi McKinsey and Company, disebutkan proses pembuatan baterai mobil listrik atau battery electric vehicle/BEV) membuat emisi mobil listrik lebih tinggi 40 persen dibandingkan dengan mobil hybrid dan konvensional.

"Dalam raker dibahas upaya strategis yang merujuk hasil beberapa studi di antaranya oleh McKinsey and Company, yang melihat dalam proses pembuatan baterai BEV mengeluarkan emisi sekitar 40 persen lebih tinggi dibanding (mobil) hybrid dan bensin, karena proses ekstraksi mineral lithium, kobalt dan nikel,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, R Hendro Martono, seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/10).

Merujuk kajian tersebut, Hendro mengatakan, untuk mencapai dekarbonisasi ekosistem mobil listrik diperlukan energi listrik terbarukan dengan mengurangi bauran sumber listrik dari fosil, baik untuk energi kendaraan listrik maupun proses mineral untuk pembuatan baterai itu sendiri.

Selanjutnya, perlu ada fasilitas daur ulang (recyling) baterai yang tersedia, sehingga baterai bekas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dapat didaur ulang atau dijadikan energi penyimpanan sekunder, sehingga ekosistem end to end dari KBLBB dapat terbentuk.

Hendro juga menyampaikan kajian life cyle emision oleh Polestar dan Rivian tahun 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik yang dilaporkan pada Polestar and Rivian Pathway Report (2023), menyatakan emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39 tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) yang mencapai 55 tCO2e.

“Angka emisi ini berbeda tidak terlalu jauh per ton CO2 per km-nya jika bersamaan bensin yang digunakan lebih bio atau green fuel,” imbuhnya.

Hendro menekankan bahwa life cycle emissions menunjukkan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal), ditunjukkan dengan satuan tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e).

“Masih adanya emisi ini sangat tergantung dari input energi bahan bakar dari hulu maupun hilir (kendaraan itu sendiri) dan secara gradual akan menurun jika bahan input ini dilakukan secara green fuel,” jelasnya.

Hendro pun menyayangkan kritikan sejumlah pihak yang tidak memahami konteks secara tidak utuh. Ia menyarankan agar mereka melihat peta jalan KBLBB atau roadmap EV yang dibuat Kemenperin serta langkah strategis untuk mencapai net zero emission lebih cepat dari target pemerintah tahun 2060 melalui sektor alat transportasi yang mengarah pada green mobility.

Lewat peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan untuk mendorong porsi kendaraan listrik roda dua dan empat yang lebih banyak di tahun 2035 dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Untuk mendorong percepatan kendaraan listrik, Kemenperin bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) tengah merevisi Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, agar menarik bagi pabrikan EV untuk masuk ke Indonesia.

“Hal itu diperlukan untuk memperkuat suplai agar masyarakat juga dapat menikmati kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Selain itu, pabrik baterai yang direncanakan mulai beroperasi pada 2025 dapat menekan harga kendaraan EV, mengingat faktor biaya terbesar ada di komponen baterai,” imbuhnya.