Anggaran Pendidikan untuk SMA/SMK Negeri di DIY Kurang Rp 259 Miliar

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat ada kekurangan anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK Negeri di DIY sebesar Rp259 miliar per tahun.

Kekurangan biaya itulah yang menjadi alasan Pemda dan DPRD DIY mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. Raperda ini nantinya akan membolehkan SMA dan SMK Negeri di DIY untuk memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa.

“Kekurangan biaya pendidikan kita kurang lebih Rp259 miliar. Nominal ini yang kami butuhkan partisipasi masyarakat,” kata Kabag Perencanaan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi, kepada Pandangan Jogja saat ditemui di Kantor Disdikpora DIY, Senin (24/6).

“Ketika muncul klausul tentang pungutan pendidikan supaya tidak liar di masyarakat, maka perlu diatur mekanismenya seperti apa,” lanjutnya.

Suci menjabarkan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 20/KEP/2023, kebutuhan biaya operasional per siswa per tahunnya untuk SMK Teknik sebesar Rp5,5 juta; SMK Non-Teknik Rp5,1 juta; SMA IPA Rp4,9 juta; dan SMA IPS Rp4,8 juta.

Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2023 hanya bisa menyediakan anggaran Rp2 juta untuk siswa SMK dan Rp1,5 juta untuk siswa SMA. Sementara anggaran BOSNAS rata-rata hanya Rp1,572 juta untuk siswa SMA dan Rp1,676 untuk siswa SMK.

Sehingga kekurangan biaya pendidikan per siswa per tahun untuk SMK Teknik adalah sebesar Rp1,824 juta; SMK Non-teknik Rp1,424 juta; SMA IPA Rp1,828 juta; dan SMA IPS Rp1,728 juta. Kekurangan inilah yang nantinya akan dibebankan kepada orang tua per tahun, berkisar antara Rp118 ribu sampai Rp152 ribu per siswa per bulan.

“Saya kira angkanya juga tidak terlalu besar, dan nanti kalaupun Pemda secara keuangan itu bagus dan bisa untuk unit cost dari APBD sekolah bertambah maka pungutan ini akan semakin kecil karena ada selisihnya saja,” ujar Suci.

“Pendanaan pendidikan dibutuhkan di DIY untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan di DIY. Ibaratnya orang mengatakan jer basuki mawa bea, tidak ada pendidikan bagus tanpa adanya pembiayaan,” tegasnya.