ADB Sepakat Bantu Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Jadi 7 Tahun Lebih Awal

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 berkapasitas 600 megawatt (MW) resmi dipensiunkan 7 tahun lebih awal dari kontrak, dibantu oleh pendanaan Asian Development Bank (ADB).

Keputusan disepakati ADB dan pemerintah Indonesia melalui program Energy Transition Mechanism (ETM). Penandatanganan MoU di sela penyelenggaraan COP 28 UNFCCC Dubai, Selasa (5/12), disaksikan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.

Perjanjian kerangka kerja tidak mengikat diteken oleh perwakilan PT PLN (Persero), produsen listrik swasta PT Cirebon Electric Power (CEP), dan Indonesia Investment Authority (INA). ADB memastikan, transaksi ini akan diselesaikan pada Semester I 2024.

"Mereka setuju dengan syarat untuk mempersingkat pasokan listrik perjanjian pembelian Cirebon-1 dan mengakhiri kewajiban pembangkit listrik untuk menyediakan listrik pada bulan Desember 2035, bukan Juli 2042 yang semula," ungkap keterangan resmi ADB, dikutip Selasa (5/12).

Presiden ADB Masatsugu Asakawa menuturkan PLTU biasanya beroperasi selama 40 tahun atau lebih. Penghentian PLTU Cirebon-1 yang beroperasi sejak tahun 2012 ini, yang direncanakan pada tahun 2035 akan menghindari emisi gas rumah kaca selama lebih dari 15 tahun.

“Perjanjian kerangka kerja ini merupakan perkembangan penting dalam transaksi ini dan transisi energi Indonesia yang akan menghasilkan penurunan emisi rumah kaca secara signifikan,” kata Asakawa.

Percepatan Pensiun Dini PLTU di Indonesia

Kementerian ESDM menuturkan, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen melakukan pensiun dini (early retirement) PLTU di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka ETM dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

“MoU ini menjadi milestone kolaborasi ADB dengan ETM dan support dari berbagai donor melalui JETP yang akan dimulai dengan pensiun dini PLTU,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Selasa (5/12).

Agus mengungkapkan, secara umum MoU ini bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia, khususnya dengan tujuan utama untuk memastikan pengurangan emisi lebih awal, dan dekomisioning atau pengalihgunaan dari PLTU di Indonesia melalui pengaturan ETM.

ETM sendiri adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi.

ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang yang paling ambisius dan progresif.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pemerintah sudah mempersiapkan rencana pensiun dini PLTU lainnya dengan total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) pada 2023. Pendanaan dilakukan melalui JETP.

“Kita punya program untuk pensiun lebih cepat, kita punya power plant kalau dibiarkan terus berjalan berdasarkan kontrak the last power plant disetop tahun 2058. Jadi 2 tahun sebelum 2060,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8).

Arifin menyebut, pendanaan JETP untuk menghentikan penggunaan PLTU batu bara masih dalam proses pematangan. Kementerian ESDM saat ini sudah menyiapkan sebanyak 4,8 GW PLTU Batu Bara yang bakal dipensiunkan dan telah diajukan dalam pendanaan JETP.

"(JETP) masih pematangan. Kan kita sudah siapin 4,8 GW, itu ambil dulu satu supaya bisa jadi juga itu barang. Tadinya ada satu yang kapasitas berapa ya, makanya ini supaya intens membahas dan menentukan" kata Arifin.