211 Kendaraan Dinas Hilang, Pemprov Banten Telusuri

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten tahun 2023 menunjukkan sebanyak 211 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan total senilai Rp 25.570.000.000 atau hampir Rp 25,6 miliar diduga hilang lantaran tidak diketahui keberadaannya.

Dari catatan di LHP BPK Provinsi Banten, sebanyak 211 unit kendaraan dinas itu terdiri dari 6 unit kendaraan dinas milik Sekretariat DPRD Banten, 18 unit milik Bapenda dan 187 unit milik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Virgojanti, mengaku masih melakukan penelusuran terhadap keberadaan kendaraan dinas yang dilaporkan hilang. Menurutnya, kendaraan dinas itu merupakan unit yang dibeli dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2019.

"Sedang ditelusuri, itu kan ada TLHP, proses bertahap, dilihat ada di mana kendaraannya," ucap Virgojanti, Senin (27/5).

Meski begitu, disampaikan Virgojanti, pihaknya masih menunggu laporan dari BPKAD mengenai keberadaan ratusan kendaraan dinas yang dilaporkan hilang tesebut.

"Nanti ada bidang aset itu, nanti kita akan pantau prosesnya," ujarnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan saat ini pihaknya telah memproses hilangnya ratusan kendaraan dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya (jadi temuan BPK), kita lagi TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan), sudah kita lakukan penagihan segala macem. Kita upayakan dengan aturannya, kita proses," kata Rina.

Sementara itu, Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhsinin mengatakan, pihak BPKAD sudah sepatutnya melakukan pelacakan terhadap keberadaan ratusan kendaraan dinas tersebut.

Terlebih menurut Muhsinin, alokasi anggaran yang digunakan untuk membeli ratusan kendaraan dinas senilai puluhan miliar tersebut bersumber dari hasil pajak rakyat.

"Itu mah harus dilacak, bagian aset harus kejar itu. Koordinasi dengan Satpol PP biar Satpol PP ada fungsinya. Dikejar dong itu, masa punya masyarakat, uang masyarakat itu belinya," tegas Muhsinin.

Disampaikan Muhsinin, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap BPKAD untuk menanyakan keberadaan ratusan kendaraan dinas yang saat ini dilaporkan hilang tersebut.

"Iya nanti (dipanggil), mau rapat kerja nanti ditanyain. Itu yang belum dikembalikan (kayaknya) yang pensiun," ungkapnya.