12 Pejabat Biden Mundur: Dukungan AS ke Israel Ancam Keamanan Nasional

Dua belas mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat mengutuk dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza telah membahayakan keamanan nasional. Mereka mengirimkan surat untuk pemerintah Biden berisi peringatan akan sikap negaranya terhadap konflik Gaza.

Ke-12 eks pejabat Washington tersebut mengundurkan diri dalam sembilan bulan terakhir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan AS memihak Israel.

Dalam sebuah surat yang dirilis pada Selasa (2/7) malam, mereka mengatakan bahwa dukungan Presiden Joe Biden untuk Israel turut memastikan keterlibatan Washington dalam pembunuhan dan kelaparan warga Palestina di Gaza "yang tidak dapat disangkal".

Meskipun Biden dan pemerintahannya telah melakukan upaya retoris, seperti mendesak Israel untuk menahan diri dalam beberapa pekan terakhir, namun Washington tetap memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada PM Netanyahu dan pemerintahan koalisinya.

Maryam Hassanein, eks asisten khusus di Kementerian Dalam Negeri, adalah orang terakhir yang mengundurkan diri pada Selasa (2/7) dan memberikan statement di akun medsosnya.

“Kedok diplomatik AS, dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel, telah memastikan keterlibatan yang tidak dapat disangkal dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza,” tulis surat itu, seperti dikutip dari Al Jazeera.

“Hal ini tidak hanya tercela secara moral dan jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional dan hukum AS, namun juga menjadi sasaran Amerika,” tegas para mantan pejabat tersebut.

‘Kredibilitas Nilai-nilai AS’

Surat protes muncul ketika protes internasional terhadap tindakan Israel di Gaza terus berlanjut. Kini dukungan militer dan diplomatik AS terhadap sekutunya juga semakin banyak dikritik.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan warga Palestina yang tewas dalam perang tersebut menembus 38 ribu orang.

Washington telah menyerukan agar diizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, namun Israel terus menerapkan pembatasan ketat.

Dalam surat itu, para mantan pejabat juga berargumentasi bahwa kemampuan Israel untuk menegakkan blokade terhadap Gaza adalah salah satu kegagalan kebijakan AS.

“Daripada meminta pertanggungjawaban Pemerintah Israel atas perannya dalam menghalangi bantuan kemanusiaan secara sewenang-wenang, AS malah memotong dana untuk penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza: UNRWA, badan PBB untuk Palestina,” jelas pernyataan tersebut.

“Daripada menggunakan pengaruh kami yang sangat besar untuk membangun pagar pembatas yang dapat memandu Israel menuju perdamaian abadi dan adil, kami justru memfasilitasi tindakan-tindakan yang merusak diri sendiri yang telah memperdalam masalah politiknya dan berkontribusi pada isolasi global yang berkepanjangan,” lanjutnya.

Mereka menambahkan, kebijakan AS mengenai Timur Tengah telah merusak kredibilitas nilai-nilai AS karena mengutuk perang Rusia terhadap Ukraina, namun mempersenjatai dan memaafkan serangan Israel ke Palestina tanpa syarat.

Kelompok eks pejabat tersebut juga menegaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah AS, termasuk penerapan Undang-undang Leahy yang melarang pemberian bantuan militer kepada pasukan yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Mereka juga meminta pemerintah untuk memastikan perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga melakukan rekonstruksi di wilayah tersebut.